Suap Bupati Jombang Memcerminkan Buruknya Transparasi Daerah

Wajah kesehatan negara ini kembali lagi dicoreng oleh kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Jombang yakni Nyono Suharli yang memanfaatkan dana perizinan togel online serta jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Dana Operasional Tidak Transparan

Febri Hendri, Koordinator Indonesia Corruption Watch Divisi Monitoring Pelayanan Publik mengaku dirinya tidak terkejut dengan kasus yang terjadi itu. Ia bahkan mengatakan bahwa transparasi dana kesehatan operasional kesehatan yang ada di daerah memang sudah lama menjadi sebuah persoalan. Publik pun selama ini tak mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola. Pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan anggaran.

“Jadi ya memang rawan korupsi,” ungkap Febri dilansir dari CNN Indonesia pada hari Senin (5/2) ini. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah menurutnya harus lah bisa menutupi celah kerawanan korupsi dana operasional kesehatan itu. Hal ini karena praktik korupsi dana kesehatan bakal berimbas langsung pada pasien-pasien fasilitas kesehatan yang ada di daerah.

Dalam kasus suap yang melibatkan Nyono Suharti Wihandoko, Bupati Jombang, yang memanfaatkan dana kapitasi puskesmas, menurut Febri hal itu akan berdampak kepada pelayanan pada pasien puskesmas di Jombang khususnya di puskesmas-puskesmas yang dananya dicatut. “Misalnya saja pasien mendapatkan obat yang tidak semestinya. Yang seharusnya berkualitas dan bagus, malah jelek. Atau puskesmas malin mudah untuk merujuk pasien ke rumah sakit karena kalau makin sedikit mendapat pasien, maka puskesmas makin diuntungkan,” imbuhnya.

Bupati Jombang tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka pada hari Minggu (4/2) sesudah sehari sebelumnya ia terjaring operasi tangkap tangan yang dilancarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Nyono sendiri ditangkap dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran dirinya diduga menerima sejumlah uang suap yang ada kaitannya dengan perizinan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dirinya menerima suap dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang yakni Inna Silestyani supaya Ina dapat diangkat menjadi kepala dinas kesehatan definitif. “Diduga pemberian uang dari IS pada NSW supaya bisa ditetapkan sebagai kadia definitif, sekarang ia masih di plt,” kata Laode Syarif, Wakil Ketua KPK pada hari Minggu (4/2) kemarin saat ditemui di Gedung KPK.

Dan hasil penelusuran KPK sumber suapnya berasal dari hasil uang pungutan liar atau pungli terhadap dana kapitasi di 34 puskesmas. Hasil pengumpulan sejak bulan Juni tahun kemarin mencapai jumlah Rp. 434 juta.

Dana Suap dibagi-bagi

Setiap puskemas tersebut dikutip sebanyak 7% dengan pembagian 1% untuk kepala dinas, 1% untuk kepala paguyuban puskesmas dan akhirnya 5% untuk Bupati. Inna sendiri diduga menyerahkan dana yang sudah terkumpul itu pada Nyono secara bertahap.

Atas perbuatannya tersebut, Inna yang berlaku sebagai penyuap, disangkakan melanggar pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 soal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Nyono sebagai pihak yang menerima uang suap tersebut dikenakan pasal berlapis juga. Ia disangkakan melanggar pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 huruf b atau juga pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 soal Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Apa yang dilakukan oleh Nyono ini sekali lagi mencoreng nama baik Bupati yang seharusnya bisa mengembang amanah masyarakat di daerahnya karena suap dan korupsi.

Continue reading