Suap Bupati Jombang Memcerminkan Buruknya Transparasi Daerah

Wajah kesehatan negara ini kembali lagi dicoreng oleh kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Jombang yakni Nyono Suharli yang memanfaatkan dana perizinan togel online serta jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Dana Operasional Tidak Transparan

Febri Hendri, Koordinator Indonesia Corruption Watch Divisi Monitoring Pelayanan Publik mengaku dirinya tidak terkejut dengan kasus yang terjadi itu. Ia bahkan mengatakan bahwa transparasi dana kesehatan operasional kesehatan yang ada di daerah memang sudah lama menjadi sebuah persoalan. Publik pun selama ini tak mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola. Pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan anggaran.

“Jadi ya memang rawan korupsi,” ungkap Febri dilansir dari CNN Indonesia pada hari Senin (5/2) ini. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah menurutnya harus lah bisa menutupi celah kerawanan korupsi dana operasional kesehatan itu. Hal ini karena praktik korupsi dana kesehatan bakal berimbas langsung pada pasien-pasien fasilitas kesehatan yang ada di daerah.

Dalam kasus suap yang melibatkan Nyono Suharti Wihandoko, Bupati Jombang, yang memanfaatkan dana kapitasi puskesmas, menurut Febri hal itu akan berdampak kepada pelayanan pada pasien puskesmas di Jombang khususnya di puskesmas-puskesmas yang dananya dicatut. “Misalnya saja pasien mendapatkan obat yang tidak semestinya. Yang seharusnya berkualitas dan bagus, malah jelek. Atau puskesmas malin mudah untuk merujuk pasien ke rumah sakit karena kalau makin sedikit mendapat pasien, maka puskesmas makin diuntungkan,” imbuhnya.

Bupati Jombang tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka pada hari Minggu (4/2) sesudah sehari sebelumnya ia terjaring operasi tangkap tangan yang dilancarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Nyono sendiri ditangkap dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran dirinya diduga menerima sejumlah uang suap yang ada kaitannya dengan perizinan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dirinya menerima suap dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang yakni Inna Silestyani supaya Ina dapat diangkat menjadi kepala dinas kesehatan definitif. “Diduga pemberian uang dari IS pada NSW supaya bisa ditetapkan sebagai kadia definitif, sekarang ia masih di plt,” kata Laode Syarif, Wakil Ketua KPK pada hari Minggu (4/2) kemarin saat ditemui di Gedung KPK.

Dan hasil penelusuran KPK sumber suapnya berasal dari hasil uang pungutan liar atau pungli terhadap dana kapitasi di 34 puskesmas. Hasil pengumpulan sejak bulan Juni tahun kemarin mencapai jumlah Rp. 434 juta.

Dana Suap dibagi-bagi

Setiap puskemas tersebut dikutip sebanyak 7% dengan pembagian 1% untuk kepala dinas, 1% untuk kepala paguyuban puskesmas dan akhirnya 5% untuk Bupati. Inna sendiri diduga menyerahkan dana yang sudah terkumpul itu pada Nyono secara bertahap.

Atas perbuatannya tersebut, Inna yang berlaku sebagai penyuap, disangkakan melanggar pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 soal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Nyono sebagai pihak yang menerima uang suap tersebut dikenakan pasal berlapis juga. Ia disangkakan melanggar pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 huruf b atau juga pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 soal Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Apa yang dilakukan oleh Nyono ini sekali lagi mencoreng nama baik Bupati yang seharusnya bisa mengembang amanah masyarakat di daerahnya karena suap dan korupsi.

Continue reading

Kemen PUPR Perlu Inpres Baru Untuk Renovasi Venue Tambahan Asian Games

Perayaan olahraga Asian Games semakin dekat, Pemerintah melakukan renovasi besar-besaran untuk menyambutnya. Tak hanya di Jakarta, tapi juga Palembang. Tapi ternyata, masih ada beberapa venue yang perlu direnovasi. Walaupun demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) memerlukan dasar hukum baru untuk melakukannya, yaitu intruksi Presiden.

 

Kemen PUPR Tunggu Inpres Baru

Instruksi Presiden itu untuk mengakomodasikan perbaikan venue-venue yang tidak tercantum dalam Inpres Nomor 2 tahun 2016, mengenai renovasi serta pembangunan sarana dan prasarana Asian Games. Contohnya adalah pondok pencak silat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), venue sepatu roda di Jakabaring, venue squash, layar serta jetski yang ada di Jakarta, ditambah dengan stadion-stadion di Jawa Barat.

 

Tidak hanya itu saja, Inpres baru ini juga dibutuhkan untuk beberapa venue yang dinilai perlu disesuaikan untuk Asian Para Games. Seperti wisma atlet yang ada di Kemayoran, ternyata belum sepenuhnya ramah untuk disabilitas. Rencananya, perbaikan venue tambahan akan dilakukan bulan Februari dan ditargetkan selesai bulan Juni.

 

Di Kantor Kemenpora, Deputi Keuangan INASGOC, Gatot S. Dewa Broto, Selasa (30/1/2018) mengatakan,”Jika merunut pada Inpres sebelumnya, kewajiban Kemen PUPR memang hanya sebatas venue-venue di GBK, kemudian dayung di Palembang, wisma atlet di Kemayoran dan wisma atlet di Jakabaring.”

 

“Namun, pada perkembangan selanjutnya, muncullah sepatu roda (di luar Jakarta), kemudian pencak silat, masalah layar dan lainnya. Makanya supaya aman bagi PUPR harus ada dasar hukumnya,” kata Gatot.

 

Adanya tambahan renovasi untuk sejumlah venue, tentu saja menimbulkan pertanyaan terkait dengan bertambahnya anggaran untuk pembangunan. Tapi menurut Gatot, hal tersebut telah diantisipasi oleh Kemen PUPR.

 

“Masalah anggaran menjadi tanggung jawab dari Kemen PUPR, mereka akan revisi internal untuk dananya,” tambah Gatot.

 

“Yang jelas kami masih berupaya agar draft Inpres bisa segera ditandatangani agar PUPR bisa aman,” tuturnya.

 

Peresmian Gedung Perjuangan dan Soliditas Atlet Asian Games 2018

Seperti yang diketahui, beberapa gedung memang sudah diresmikan terkait dengan persiapan menyambut Asian Games. Peresmian www.mgmcash88.biz yang baru saja dilakukan adalah Gedung Perjuangan dan Soliditas Atlet Asian Games 2018 dilakukan pada hari Jumat (26/1/2018) siang WIB. Lokasinya ada di komplek Perguruan Tinggi Kepolisian (PTI, Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

 

Komjen Pol Syafruddin selaku Chef de Mission (CdM) Asian Games 2018 menjelaskan,”Jadi gedung ini multifungsi, kita akan lakukan rapat berkala diagol antara CdM dengan seluruh stakeholder dan para atlet. Ini juga jadi media center manakala kita mengadakan pertemuan-pertemuan dan menjadi media center untuk pelatnas. Kita bisa langsung berhubungan dengan para atlet melalui video.”

 

Fungsi dari gedung ini adalah sebagai pusat kegiatan di luar latihan, jadi dapat dipakai oleh berbagai cabang-cabang olahraga. Seperti melakukan pembahasan terkait suatu masalah di pelatnas atau berdiskusi. Jadi, cabang olahraga tidak perlu menyewa dan mencari gedung hanya untuk melakukan pertemuan.

 

Tak hanya itu saja, Gedung Perjuangan dan Soliditas Atlet Asian Games 2018  juga sudah memiliki fasilitas video conference, sehingga komunikasi dengan pelatnas di daerah dapat berjalan lancar dan baik. Selain itu, disana juga akan diadakan pertemuan secara rutin cabang olahraga-olahraga.

 

“Tempat ini juga difungsikan sebagai wadah diskusi yang nyaman menganalisa perkembangan atlet-atlet hari per hari dan membuat solusi secara on the time agar persiapan semakin optimal. Kita berkumpul disini mendiskusikan apa saja kekurangan dan kelebihan kita selesaikan disini, jangan diluar apalagi diekspos ke publik. Supaya nuansa kebatinan para atlet tidak terganggu,” ungkap Syafruddin.

Continue reading